TNI AU Amankan Ambalat dengan 4 Jet Tempur

TNI AU Amankan Ambalat dengan 4 Jet Tempur

TARAKAN - Langit Tarakan, Kalimantan Timur, bergemuruh karena melintasnya empat pesawat tempur TNI-AU siang kemarin. Pesawat berjenis Hawk-100 dan Hawk-200 itu berputar-putar mengitari kota berbentuk pulau di lepas pantai Kalimantan Timur itu. Kehadiran keempat pesawat tempur tersebut menarik perhatian warga setempat. Tidak sedikit yang mengabadikan dengan handycam maupun kamera telepon seluler. Missi utama keempat pesawat tempur itu adalah mendukung Operasi Udara Ambalat yang dilaksanakan TNI-AU hingga seminggu ke depan. ''Ambalat adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi NKRI. Kami harus mengamankannya,'' kata Komandan Skuadron Udara I Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Letkol Pnb Nur Satrio Avan kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group) setibanya di Bandara Juwata Minggu (26/4) siang kemarin. Menurut dia, keempat pesawat itu diterbangkan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Selain keempat pesawat tempur itu, operasi tersebut didukung helikopter jenis Puma. ''Untuk personelnya, kami didukung dari Lanud Balikpapan dan personel struktural Satrad (Satuan Regu Angkatan Udara) Tarakan,'' sebut Avan. Sebelum mendarat di Bandara Juwata, pesawat yang selama ini mendukung Skuadron Udara 1 Hawk/Elang Khatulistiwa di Pontianak itu sempat mendarat di Bandara Sepinggan, Balikpapan, untuk mengisi bahan bakar. ''Di tengah perjalanan menuju Tarakan, cuaca agak sedikit buruk. Namun, mendekati Tarakan, cuaca sudah mulai bagus,'' tambah Avan. Menurut dia, runway (landasan pacu) di Tarakan sudah cukup bagus. Panjangnya juga memadai untuk didarati pesawat jenis Hawk yang memerlukan lintasan sekitar 1.850 meter. Hanya, saat pendaratan kemarin, kondisi runway yang basah sedikit mengganggu. Terlepas dari Operasi Udara Ambalat tersebut, saat ini TNI-AU juga membangun lapangan udara (lanud) yang berada satu kawasan dengan Bandara Juwata. Bahkan, saat ini pembangunan lanud tersebut sudah memasuki tahap ketiga bahwa kantor dan lima unit rumah sudah berdiri kukuh. Diharapkan, pembangunnnya akhir tahun ini sudah selesai. (dio/jpnn/ruk)

Helikopter PT NUH Mendarat Darurat di Laut

Helikopter PT NUH Mendarat Darurat di Laut

BALIKPAPAN - Sebuah helikopter jenis Bell-206 milik PT National Utility Helikopter (NUH) Balikpapan mendarat darurat di laut dekat Rig Suhana sisi Nubi Kecamatan Anggana Kutai Kartanegara (Kukar) Minggu (26/4) kemarin sekitar pukul 07.55 Wita. Pesawat dengan nomor penerbangan PK UHM itu sedianya terbang menuju Palu, Sulawesi Tengah. Helikopter nahas tersebut tinggal landas dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, sekitar pukul 07.25 Wita, dipiloti Kapten Hidayat Kosim dan engginer M. Enjaat. Helikopter komersial produksi 1999 itu memang dirancang bisa mendarat di air. Begitu mendarat, kedua kru heli diselamatkan speedboat yang sedang melintas. Juga dibantu kapal Supply Hiland Guide, perusahaan minyak Gulf Marine Singapura, yang sedang melintas dari perairan Ambalat menuju ke Tanjung Batu Penajam Paser Utara (PPU). Kepala Badan Search and Rescue (SAR) Balikpapan Drs E.C. Moch. Hernanto MM mengungkapkan, helikopter itu kehilangan kontak dengan tower pusat Bandara Sepinggan sekitar 30 menit setelah lepas landas. ''Kondisi kapten dan engginer baik dan sehat-sehat saja. Begitu pula, helikopter tidak tenggelam karena mempunyai sistem pendaratan darurat di air sehingga terapung-apung di laut,'' terang Hernanto.

Hasil pemeriksaan sementara, pendaratan darurat dilakukan karena pesawat buatan Amerika itu mengalami kerusakan mesin. Dugaan sementara, kerusakan terjadi akibat helikopter itu melintasi jalur hampa udara. Sementara Kepala Cabang PT NUH Rud Pranoto yang ditemui di kantor SAR belum memberikan keterangan resmi atas peristiwa tersebut. Dia memilih tutup mulut sebelum bertemu langsung dengan Kapten Hidayat Kosim dan engginer M. Enjaat. Namun, dia mengakui telah mengontak Kapten Hidayat melalui telepon terkait kondisi terakhir helikopter dan awaknya. ''Informasi yang kami terima, saat ini helikopter dalam tahap evakuasi untuk naik ke kapal ponton milik perusahaan PT Total Indonesie ditarik menuju daratan Handil Kukar,'' imbuh Rudi. Pihaknya belum mengetahui secara pasti kondisi terakhir helikopter, apakah ada kerusakan pada bodi setelah mendarat darurat. Sebab, polisi masih mengecek dan menghimpun keterangan di lapangan. (bai/jpnn/ruk)

Konsumsi Nasi Aking di Cirebon "Meluas" Gagal Tanam di Ende

Konsumsi Nasi Aking di Cirebon "Meluas"
Gagal Tanam di Ende

Cirebon dan Nunukan - Warga yang mengonsumsi nasi aking di Kabupaten Cirebon terus bertambah. Setelah di Kecamatan Kapetakan, kini sebagian warga Kecamatan Astanajapura pun terpaksa memakan nasi aking akibat tidak mampu membeli beras. Hampir seluruh penghuni Blok Pon, Desa Kendal, Kecamatan Astanajapura, mengaku mengonsumsi nasi aking. Ada yang memakannya tidak secara terus-menerus atau berselang-seling, ada pula yang terus mengonsumsinya selama lebih dari satu bulan belakangan ini. Kaseni (40), warga RT 01 RW 02 Blok Pon, Rabu (21/2), mengatakan, keluarganya mengonsumsi nasi aking karena tak punya pilihan lain. Harga beras di kampungnya sudah mencapai Rp 6.000 per kilogram (kg), sedangkan beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang menjadi jatah warga sudah habis.

Selama tiga tahun, kata Kaseni, setiap kali tak bisa membeli beras, keluarganya terpaksa makan nasi aking. Penghasilannya sebagai pekerja serabutan tak cukup untuk menghidupi tiga anak dan ayahnya yang berusia 80 tahun. Sartoni (70), warga lainnya, juga mengaku mengonsumsi nasi aking, bahkan ia menyimpan nasi aking hingga 2 kg. "Tentang rasa tak soal, yang penting kenyang. Kalau gangguan sakit perut, ya biasa, nanti juga sembuh sendiri," kata kakek yang hidup bersama seorang anak dan 11 cucunya itu. Selain Kaseni dan Sartoni, warga lain di Desa Kendal juga mengaku bernasib serupa. Warga desa itu umumnya bekerja sebagai buruh dan pekerja serabutan. Rumah mereka banyak yang berlantai tanah dan berdinding gedek atau anyaman bambu. Warga juga menganggap beras operasi pasar (OP) dari Bulog yang berharga Rp 3.700 per kg masih tergolong mahal karena penghasilan warga sebagai buruh serabutan dalam sehari kadang- kadang hanya Rp 5.000-Rp 10.000. Yang lebih memprihatinkan, mereka mengaku belum pernah ada OP di kampung mereka. Camat Astanajapura Doddi Priyatna mengaku belum mengetahui bahwa warganya banyak yang tak sanggup membeli beras dan terpaksa memakan nasi aking. "Waktu saya tanyakan kepada kepala desa, belum ada laporan yang masuk. Jika demikian kenyataannya, saya akan segera mengajukan operasi pasar beras agar warga terbantu," katanya. Diakui Doddy, di Desa Kendal, Astanajapura Kidul, dan desa lainnya di Kecamatan Astanajapura masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di daerah itu 15-20 persen.

Mahalnya harga beras sekarang ini memang tidak selalu menjadi masalah utama warga. Di Kecamatan Lumbis, Sebuku, dan Sebakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, misalnya, warga tidak selalu bergantung pada beras sebagai bahan makanan pokok. Ini disebabkan mereka gemar mengonsumsi ilui yang terbuat dari singkong. Ilui disantap dengan sayur daun ubi dan sup ikan. Makanan khas suku Dayak itu mirip "bubur lem". Bahan ilui adalah singkong yang diparut dan diperas sehingga tinggal serbuk. Serbuk itulah yang dimasak selama 10 menit. Ampas singkong pun tidak dibuang, tetapi dijadikan pakan babi. "Makanan lokal seperti ilui layak dikampanyekan agar kebergantungan daerah terhadap beras bisa berkurang," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Kaman Nainggolan di Balikpapan kemarin.

Gagal panen
Terkait dengan ketersediaan beras, dari Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan, kemarin, 1.762,4 hektar atau sekitar 40 persen dari 4.406 hektar areal pertanian padi sawah di Kabupaten Ende gagal tanam akibat kekeringan. "Areal yang belum ditanam itu terutama di kawasan yang debit irigasinya amat rendah. Jika sampai akhir Februari curah hujan tak meningkat, areal yang gagal tanam kemungkinan meningkat," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Donatus Randa Ma. (NIT/BRO/SEM)

Ratusan Buruh Migran Kehilangan Hak Politik

Ratusan Buruh Migran Kehilangan Hak Politik

NUNUKAN- Ratusan buruh migrant atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang saat ini masih berada di Nunukan kehilangan hak politiknya untuk ikut pemilihan legislatif (Pileg) hari ini. Hal itu ditemukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia aat berkunjung ke Nunukan kemarin. Komnasham datang ke Nunukan karena berbatasan langsung dengan Malaysia untuk memantau pemenuhan hak politik buruh migran diantaranya pengawasan tentang pendaftaran untuk menjadi pemilih, pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan hal lainnya yang menyangkut pemenuhan hak politik dalam pemilu 2009. Temuannya, dua perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yaitu PT RPS terdapat 93 orang dan PT HPJ sebayak 200-an orang lebih yang tidak dapat mengikuti pileg hari ini. “Yang jelas, dari dua peruahaan penyedia jasa TKI di Nunukan, kami menemukan ratusan orang yang tdak mendapat hak politiknya,” kata Anggota Komnasham Syafruddin Ngulma Simeuluedidampingi stafnya Komnas HAM dua orang. Setelah mendatangi dua perusahaan PJTKI tersebut, Komnasham mendatangi Panitia pengawas pemilu (Panwalu) dan KPUD Nunukan untuk mempertanyakan hal tersebut. “Mereka tidak terdaftar dan pasti besok masih ada di Nunukan, artinya mereka kehilangan hak politiknya,” ujarnya. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, karena pemenuhan hak politik merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi Negara. “Kalau bicara HAM, pemerintah wajib dan bertanggungjawab, menghormati dan memenihi hak politiknya warga, karena ini sesuai pasal 71 tahun 39 1999 tentang HAM,” pungkasnya. Persoalan ini, lanjutnya, tidak boleh terulang saat pemilihan presiden (Pilpres) nanti. Pemerintah dan KPUD harus segera memperbaiki daftar pemilih tetap kepada seluruh warga Negara Indonesia agar tidak ada lagi yang kehilangan hak politik. “Ini baru di Nunukan yang ditemukan, mungkin masih banyak didaerah lain. Kedepannya, jangan sampai warga Negara kita kehilangan hak politiknya, yang sebenarnya bisa dihindari,” pungkasnya. (kh)

Pemda Siapkan Rp1,4 M Bantu Pemilu

Pemda Siapkan Rp1,4 M Bantu Pemilu

NUNUKAN- Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan sedikitnya menyiapkan Rp1,4 milyar untuk membantu penyelenggaraan pemilu yang akan digelar hari ini. Anggaran itu untuk membantu sosialisasi pemilihan presiden dan menambah honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). “Angkanya saya tidak tau pasti, tapi sekitar Rp1,4Milyar yang dialokasikan,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Abidin Tajang kemarin.
Anggaran tersebut, diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) sebagai pengguna anggaran. “Anggaran itu diserahkan ke Kesbanglinmas dan selanjutnya untuk membantu penyelenggaraan pemilu di Nunukan,” ujarnya. Sebelumnya, di DPRD Nunukan kemarin juga menggelar rapat persiapan pemilu yang melibatkan seluruh unsur muspida, partai politik dan tokoh masyarakat. Hasil, mereka meminta kepada Pemda untuk membantu anggaran untuk pemilu termasik tambahan honor untuk KPPS.
Ketua KPUD Nunukan Muhammad Sain mengatakan, sebagai usulan, tambahan honor untuk ketua KPPS sebesar Rp200 ribu dan anggota sebesar Rp150 ribu. “Jadi total honornya untuk ketua RP425 ribu dan anggota Rp300 ribu,” ujarnya. (kh)

Kampanye di Wakatobi Megawati Ajak Jaga Kelestarian Lingkungan

Megawati Ajak Jaga Kelestarian Lingkungan

Wakatobi-Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat selalu menjaga kelestarian lingkungan dan tidak serakah memanfaatkan sumber daya alam. Hal itu penting agar alam lingkungan selalu bersahabat dan tidak “murka” kepada umat manusia. Ajakan tersebut disampaikan Megwati saat berkampanye di Lapangan Sepak Bola Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (28/3) lalu. Menurut mantan Presiden RI ke-5 itu, tragedi di Situ Gintung yang menelan puluhan korban jiwa dan rutusan warga luka-luka, lebih disebabkan oleh keserakahan manusia. Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, kata Megawati, manusia tidak lagi bersahabat dengan alam dan cenderung hanya menguras sumber daya alam tanpa memedulikan kerusakan yang ditimbulkannya.
Akibatnya, ujar Mega, alam murka dan menumpahkan kemarahannya lewat berbagai bencana alam dan banjir bah. “Kalau saja kita mau peduli dan bersahabat dengan alam, musibah besar seperti banjir bah bisa dihindari. Sebab, sebelum bencana datang, alam lebih dahulu memperlihatkan tanda-tanda tertentu. Tapi karena kita peduli dan tidak bersahabat dengan alam, kita tidak bisa membaca tanda-tanda itu. Itu sebabnya, alam murka dan menumpahkan kemarahannya lewat berbagai bencana,” kata Mega. Di hadapan ribuan warga masyarakat Wakatobi yang menghadiri kampanye tersebut, Megawati menyampaikan keprihatinan dan rasa belasungkawa terhadap para korban tragedi Situ Gintung. Para korban selamat yang kehilangan anggota keluarga dan harta benda agar tabah menghadapi kejadian yang cukup memilukan itu.
“Kita semua prihatin dan berduka atas musibah Situ Gintung. Semoga dengan kejadian alam yang cukup menyengsarakan itu, kita bisa introspeksi diri dan berusaha bersahabat dan memperlakukan alam dengan ramah,” katanya.

Hindari Golput
Megawati menyerukan kepada massa yang hadir dalam kampanye itu, agar tidak golput. Saat hari pencentangan nanti, di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara), masyarakat agar hadir memberikan suara dengan cara memilih caleg atau tanda gambar serta nomor partai yang diinginkan. “Golput memang tidak dilarang. Tapi kalau menginginkan perubahan dan menata bangsa ini menjadi lebih baik, hindari golput. Sebab suara yang Anda berikan akan sangat menentukan arah perjalanan bangsa ke depan,” katanya. Kampanye Megawati tersebut merupakan kampanye terbuka pertama yang digelar PDIP Wakatobi. Menurut Ketua DPD PDIP Kabupaten Wakatobi, Ir Hugua, kampanye terbuka yang dihadiri Megawati itu, merupakan yang pertama dan terakhir bagi PDIP. “Sejak awal kampanye, kami sudah memutuskan untuk tidak kampanye terbuka. Tapi Karena Ketua Umum partai mau datang, ya kami terpaksa kampanye terbuka,” kata Hugua. “Selama delapan bulan waktu yang diberikan KPU untuk sosialisasi, sudah cukup bagi kami memperkenalkan program partai dan caleg-caleg yang diusung partai kepada masyarakat. Oleh karena itu, masa kampanye terbuka kami anggap tidak penting lagi,” tambah Hugua. (agus sana’a)

Massa PDIP Merahkan Senayan

Massa PDIP Merahkan Senayan

Oleh
Wishnugroho Akbar/ Vidi Vici

Jakarta – Ratusan ribu simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyulap Stadion Gelora Bung Karno (GBK) menjadi lautan merah. Mereka datang menghadiri acara kampanye PDIP, Sabtu (4/4), yang akan menampilkan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai juru kampanye tunggal PDIP. Dari pantauan SH, massa PDIP yang menyemuti GBK hari ini diperkirakan berjumlah hingga 150.000 orang. Mereka datang dari berbagai pelosok wilayah Jabodetabek dengan menggunakan bus, kendaraan pribadi, dan sepeda motor yang telah menyesaki hampir seluruh ruas jalan di sekitar Stadion Gelora Bung Karno. Kepada SH, Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo menyatakan optimistis kampanye PDIP hari ini akan dipenuhi hingga 200-300 ribuan massa. Jika tercapai, hal itu bisa melebihi jumlah massa yang hadir dalam kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra di Jakarta, beberapa waktu lalu yang juga dipadati ribuan simpatisan partai. Ketua Umum PDIP Megawati akan menyampaikan program politik PDIP seperti program sembako murah, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang transparan. PDIP, tambah Tjahyo, juga akan serius menggarap wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk dijadikan sebagai salah satu basis massa PDIP.

Sementara itu, terkait persoalan pemilu, Tjahyo mengimbau pemerintah dan KPU untuk segera mengklarifikasi persoalan DPT yang tumpang tindih. Menurutnya, potensi kecurangan dalam Pemilu 2009 tetap bisa terjadi jika tidak ada pengawasan dari partai politik (parpol) terhadap kinerja KPU dan pemerintah. Untuk itu, ia mengajak semua parpol agar mengawal tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2009 dengan cermat, sehingga bisa mencegah manipulasi yang dapat merugikan parpol tertentu. Tjahyo juga mengatakan PDIP akan mengawasi kinerja KPU dan pemerintah dalam mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2009.
Megawati Soekarnoputri tiba di Senayan pukul 10.50 WIB. Kedatangan Mega disambut seruan “Hidup Mega!” dari para massa PDIP yang mengiringi bus berplat B 7565 WB yang ditumpangi Mega. Dari dalam bus putri presiden pertama RI itu melambai-lambaikan tangan. Para pendukungnya berlari di samping bus, sejak pintu masuk utama Kompleks Gelora Bung Karno Senayan. Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani. Mega mengenakan batik bermotif merah hitam dengan terusan hitam. Kedatangannya disambut para petinggi PDIP, yaitu antara lain Ketua Fraksi PDIP DPRRI Tjahyo Kumolo, Ketua DPP Effendi Simbolon, Ketua DPD DKI Jakarta Adang Ruchiyatna dan Sekretaris DPD DKI Jakarta Eriko Sotarduga.

Konsentrasi Massa
Selain dipadati massa PDIP, Kawasan Gelora Bung Karno juga didominasi spanduk dan poster serta bendera PDIP, lengkap dengan nomor urut 28 sebagai nomor urutnya pada Pemilu 9 April 2009. Gambar Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga ikut menghiasai poster dan spanduk yang dibawa kerumunan massa. Selain bergambar Megawati, spanduk dan poster juga bertuliskan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) seperti Judilheri Justam dan Effendi MS Simbolon. Tampak pula sebagian kader mengenakan kaus bergambar Effendi MS Simbolon, anggota Fraksi PDIP DPR yang kini menjadi caleg PDIP untuk Dapil DKI Jakarta. Konsentrasi massa PDIP yang menggunakan warna merah khas PDIP itu terjadi di beberapa tempat, seperti di sekitar Kalimalang, Jl MT Haryono dan Gatot Subroto menuju Gelora Bung Karno. Bus-bus dan kendaraan umum yang sudah disewa kemudian mengangkut mereka. Rapat umum ini merupakan kampanye terakhir PDIP pada tahap kampanye Pemilu 2009. Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Adang Ruchiatna sebelumnya mengatakan, rapat umum ini diisi agenda tunggal orasi politik Megawati. Pihak panitia juga menyediakan 3.000 bus untuk mengangkut para simpatisan itu. Bus-bus yang digunakan adalah bus pariwisata. "Kami tidak menggunakan bus kota karena bus-bus ini banyak dipakai masyarakat umum meskipun hari itu juga hari libur kerja," katanya. Adang juga menyampaikan permohonan maaf PDI Perjuangan jika pada pelaksanaan kampanye tersebut akan menyebabkan kemacetan. Ketua Bidang Kesra DPP PDIP ini juga mengatakan, setelah Megawati menyampaikan pidato politiknya, para simpatisan dihibur oleh grup band ST 12, Drive, dan Seventeen. Effendi Simbolon mengatakan, untuk mendukung kampanye itu semula direncanakan adanya banner di udara yang ditarik helikopter. Namun pertunjukan itu dibatalkan karena alasan keamanan. Sebagai gantinya, panitia menyebar flyer (pamflet). Pertunjukan terjun payung juga terpaksa ditiadakan karena tidak memperoleh izin. Namun khusus bagi media yang meliput acara tersebut, panitia mempersilakan para wartawan untuk memotret suasana kampanye dari udara dengan helikopter. (ant)

Kapolri: Jangan Ganggu Pemilu
Oleh
Bachtiar

Jakarta – Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengharapkan pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan berlangsung dalam waktu dekat berjalan lancar, tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam sambutannya, saat apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, yang dihadiri instansi terkait, sepert TNI, Tramtib, Panwaslu, hingga Dinas Perhubungan Jakarta, Rabu (11/3) pagi. Apel diikuti 2.180 orang, terdiri dari Polri 2.150 personel, TNI 380 personel, dan Linmas 500 personel. Acara tersebut dihadiri Wagub Prijanto dan Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono. Kapolri mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menekan gangguan kamtibmas yang mungkin mengakibatkan kekhawatiran saat pemilu berlangsung, di antaranya dengan menggelar beberapa operasi, seperti Operasi Mantap Brata serta pelatihan gabungan penanggulangan aksi terorisme. Saat disinggung mengenai kendala yang mungkin akan ditemui saat pemilu berlangsung, Kapolri meyakinkan bahwa dinamika perjalanan sejauh ini tidak ada masalah. Semuanya dalam koridor ketika kesepakatan-kesepakatan sudah dilakukan aparat keamanan dan partai peserta pemilu. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan di Hotel Aryaduta beberapa waktu lalu antara Panwaslu, KPU, Bawaslu dan Polri, sudah ditemukan kesepakatan penanganan kasus-kasus tindak pemilu dalam artian, tidak ada lagi masalah yang mengganjal untuk proses penyidikan karena sempitnya waktu, yaitu hanya 14 hari dan harus diputus dalam 51 hari. “Kami mengharapkan, sesuai UU No 10 Tahun 2008, lima hari sebelum pengumuman hasil pemilu secara nasional, sudah tidak ada lagi tindak pidana pemilu yang belum selesai,” katanya. Lebih jauh Kapolri menekankan, peran KPU selaku penyelenggara pemilu dan Bawaslu harus mendapat dukungan dari semua pihak agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ancaman
Terkait ancaman yang dikhawatirkan terjadi saat pemilu berlangsung, data di Mabes Polri menyebutkan, terdapat 80.000 TPS yang masuk dalam kategori rawan 1 dan 2 dari 528.217 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Tiga provinsi menjadi perhatian utama terkait kemungkinan terjadinya konflik, yaitu Papua, Aceh, dan Maluku. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas, Polri telah menyiagakan 246.034 personel atau dua pertiga dari keseluruhan yaitu 371.614 anggota. Sementara itu, Linmas yang diperbantukan berjumlah 1.223.273 anggota. Khusus untuk wilayah Polda Metro Jaya, dari 38.712 TPS, 889 di antaranya dinyatakan rawan 1, yaitu termasuk dalam kategori gangguan kamtibmas sedang. Sementara itu, yang termasuk dalam rawan 2 atau tingkat gangguan kamtibmas tinggi karena masyarakatnya cenderung tidak koperatif dan tidak percaya kebijakan pemerintah serta berupaya menggagalkan pemilu, berjumlah 679 TPS. Setelah memberikan amanat kepada para peserta apel, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono mengecek peralatan pasukan pengaman. Apel kemudian ditutup dengan doa. Ada kejadian menarik ketika Kapolri menyampaikan pidatonya. Tiba-tiba saja ada seorang anggota polisi dari Kesatuan Korps Musik jatuh pingsan. Hanya dalam hitungan detik, empat anggota Brimob langsung menggotong pria bertubuh penuh keringat dan mengenakan seragam kebesaran Polri itu. Pria yang jatuh pingsan akibat kepanasan itu langsung digotong ke tenda di sebelah tempat tamu-tamu parpol. Beberapa menit kemudian, anggota polisi itu siuman setelah diberi minuman dan obat.

200.000 TPS Rawan
Sebelumnya, Kapolri menyatakan, sekitar 200.000 TPS pada Pemilu 2009 rawan gangguan keamanan. "Dari 537.000 TPS yang ada, 300.000 TPS lebih dinyatakan aman, sedangkan sisanya rawan 1 dan rawan 2," katanya di sela-sela acara silaturahmi dengan pimpinan media massa di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa. Ia mengatakan, baik terhadap TPS yang dinyatakan aman maupun rawan, Polri telah menetapkan pola pengamanannya. Bagi TPS yang aman, pola pengamanannya adalah 2:10:4, artinya dua polisi dibantu 10 anggota Linmas untuk mengamankan 4 TPS. Sementara itu, untuk TPS rawan satu, pola pengamanan adalah dua polisi dibantu 8 Linmas untuk pengamanan dua TPS. Untuk TPS rawan 2, pola pengamanannya adalah satu TPS diamankan dua polisi. Kapolri mengatakan, setiap daerah memiliki TPS yang dinyatakan aman dan rawan kecuali Aceh yang semua TPS-nya dinyatakan rawan 1 dan rawan 2. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Pol Saleh Saaf mengatakan, kriteria TPS rawan tidak hanya dilihat dari segi gangguan kriminalitas saja tapi juga faktor lain. "Misalnya, antara TPS tempatnya berjauhan sehingga butuh lebih banyak polisi untuk mengamankan. Atau ada TPS di pulau terpencil dan ombak laut besar sehingga butuh lebih banyak polisi untuk pengamanannya," katanya. Bahkan, TPS yang berada di wilayah yang sebelumnya terjadi bentrokan antardesa juga dinyatakan rawan.(ant)

Kalla Merapat ke PDIP, Undang Megawati Bertemu di DPP Golkar

Kalla Merapat ke PDIP,
Undang Megawati Bertemu di DPP Golkar

Nunukan Team Jakarta - Upaya Golkar untuk menceraikan M. Jusuf Kalla (Kalla) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus berlangsung. Meski di kubu Jusuf Kalla ada kelompok yang terus berupaya mempertahankan duet presiden-wakil presiden itu, nyatanya internal Golkar dan orang-orang di sekitar Kalla terus melakukan langkah penggiringan agar Kalla hengkang dari SBY. Kemarin (6/3), misalnya, Kalla terang-terangan mengakui bahwa dirinya sebagai ketua umum DPP Golkar mengundang Ketua Umum DPP PDIP Megawati untuk berkunjung ke Slipi (Kantor DPP Golkar). Padahal, sebelumnya kontak antarparpol banteng dan beringin itu hanya dilakukan dewan penasihat DPP masing-masing. ''Kali ini kita undang (Megawati, Red),'' tegas Kalla. Meski demikian, Kalla menolak menjelaskan agenda pertemuan tersebut. Dia tak bersedia menjawab ketika wartawan bertanya apakah pertemuan itu membahas rencana koalisi pada pemilu presiden. ''Tadi kan janji tidak tanya yang sulit-sulit, ''elaknya. Sumber Jawa Pos yang dekat dengan Jusuf Kalla mengakui bahwa pertemuan tersebut memang inisiatif Golkar. Namun, pertemuan itu terancam dibatalkan bila Megawati tidak bersedia datang ke Slipi. Selain dengan PDIP, kata sumber Jawa Pos, komunikasi politik dilakukan dengan PPP. Hari ini (7/3) Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan 30 pengurus teras DPP PPP akan bertandang ke DPP Partai Golkar. ''Tetapi, minus Bachtiar Chamsyah,'' lanjutnya. Berbeda dengan Suryadharma Ali yang aktif melakukan komunikasi politik dengan sejumlah calon presiden, Bachtiar Chamsyah sejak awal menyatakan bahwa PPP akan mendukung SBY kembali menjadi presiden. Sebelumnya, Suryadharma juga bertandang ke kediaman resmi Jusuf Kalla untuk membahas koalisi antara Golkar dan PPP. ''Ibarat listrik, PPP, dan Golkar itu sudah nyambung setrumnya, jadi gampang kalau kedua partai akan berkoalisi," ujar Suryadharma ketika itu. (noe/mk)

PDI Perjuangan tetap Optimis Menangkan Pilleg dan Pilpres

Infokom-Media PDI Perjuangan: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tetap optimis akan mengulang sukses Pemilu 1999 lalu dengan memenangkan Pemilu Legislatif 2009 sekaligus mengantarkan Ketua Umum Partai, Hj Megawati Soekarnoputri, sebagai Presiden RI dalam Pilpres tahun ini. Optimisme tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Alexander Litaay, saat di Ambon, Maluku, minggu lalu. Dijelaskan oleh anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, mendapatkan 135 kursi di DPR RI seperti yang pernah terjadi pada Pemilu 1999 lalu tersebut merupakan target PDI Perjuangan dalam Pemilu tahun ini, dan seluruh struktur telah dan tetap bekerja keras untuk itu. Menurutnya, kerja keras seluruh kader itu pula yang kemudian berbuah kesediaan ibu Hj Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan sebagai Presiden dalam Pilpres tahun ini. Sehingga, menurut Alex Litaay, dengan memenangkan Pemilu Legislatif, maka PDI Perjuangan akan akan mampu mengamankan pemimpin negara yang diusung partai.

Jangan Obral Program Fisik

Jangan Obral Program Fisik
Sekkab: Sesuaikan dengan Kemampuan Anggaran daerah

NUNUKAN - Sekretaris Kabupaten Nunukan Drs Zainuddin HZ, berharap kepada para camat yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan, dalam mengajukan program kerjanya untuk tidak hanya pembangunan fisik saja.
Dikatakan pembangunan fisik tetap harus dilakukan, namun demikian program ekonomi, sosial budaya, dan imtaq jangan sampai diabaikan.
Harapan itu disampaikan pada acara Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihadiri para camat se-Kabupaten Nunukan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Bupati Nunukan lantai V, pagi kemarin.
Sekkab menilai, selama ini, ada kesan para camat dalam mengajukan program kerja cenderung program pembangunan fisik. Akibatnya anggaran yang yang diusulkan menjadi sangat besar, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.
“Program-program fisik yang direncanakan, itu juga harus benar-benar mengacu pada skala prioritas,” terang Sekkab dalam sambutannya.
Pertemuan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Nunukan bertujuan untuk mensinergikan antara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dengan para kepala SKPD selaku para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dalam 2009 ini.
Sinergi ini dinilai sangat penting karena menurut Sekkab merupakan format baru, dimana pola ini akan lebih memudahkan para kepala SKPD dalam memberikan penjelasan jika ada pertanyaan dari legislatif terhadap program yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan. Sebab sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari para camat hasil musrenbang kecamatan.
“Pertemuan ini tujuannya agar ada sinergi antara camat dengan para SKPD sebelum dilaksanakannya Musrenbang tingkat Kabupaten,” terang Sekkab lagi.
Kegiatan ini menurut Sekkab sudah selaras dengan perencanaan pembangunan yang menganut sistem buttom-up, artinya perencanaan bersifat dari bawah ke atas, misalnya usulan dari desa/lurah-camat-bupati.
Sementara rencana pembangunan yang ada meliputi rencana pembangunan nasional yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan waktu 25 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang waktunya selama 5 tahun.
Dalam rangka mewujudkan RPJMD, setiap SKPD harus mengacu pada rencana strategi daerah yang disesuaikan visi misi pembangunan Kabupaten Nunukan.
“Apabila pembangunan tidak mengacu pada visi misi pembangunan daerah, maka RPJMD tidak dapat diukur dan rencana sangat sulit dilaksanakan,” tambahnya.(ogy)

Polisi Bongkar Praktik Illegal Logging

Polisi Bongkar Praktik Illegal Logging
Pelaku Warga Tarakan, Cukongnya dari Tawau

Nunukan Team - Polres Nunukan membuktikan komitmen untuk tidak memberikan ruang terhadap para pelaku illegal logging di daerah. Bukti komitmen sebagaimana yang diperintahkan Kapolri untuk menindak tegas para pelaku ilegal logging yakni, jajaran Polres Nunukan berhasil menangkap delapan pelaku kegiatan terlarang itu. Para pelaku ini, melakukan operasinya secara ilegal di daerah Linuang Kayam, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, dengan cara membangun tempat penggergajian kayu olahan. Di tempat ini, sebelum tertangkap oleh aparat keamanan dari Polres Nunukan, para pelaku telah melaksanakan perusakan hutan sejak beberapa bulan yang lalu. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan para pelaku yang tertangkap. Kapolres Nunukan AKPB Drs Purwo Cahyoko usai melakukan peninjauan langsung ke TKP menjelaskan, barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus ini, diantaranya kayu gelondongan sebanyak 127 batang, 104 batang kayu bantalan dan puluhan kubik kayu olahan. Menurutnya, kegiatan para pelaku ini bisa terungkap, berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan ke polres Nunukan. Informasi dari masyarakat diterima polisi Selasa (24/2) lalu. Setelah mendapatkan informasi, jajaran polres Nunukan membentuk tim untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Dua hari kemudian (26/2), tim yang telah terbentuk langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan. Dan ternyata informasi dari masyarakat itu benar. Dikatakan Kapolres, pada saat dilakukan operasi, yang pertama ditemukan adalah kapal yang sedang memuat kayu olahan. Berdasarkan informasi dari anak buah kapal (ABK), kemudian dikembangkan dan akhirnya ditemukan sawmill yang jaraknya sekitar 1,5 kilo dari tempat kapal memuat kayu. Pihaknya pun langsung menuju TKP yang berikutnya dan menemukan Sawmill beroperasi secara illegal itu sedang melakukan kegiatannya dan berhasil menahan beberapa orang. “Total yang kita amankan ada 8 orang, 5 orang adalah ABK sedangkan 3 lainnya ditangkap di Sawmill,” terang Kapolres. Sebenarnya total orang yang bekerja di tempat itu ada 21 orang, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan kepada para pelaku. Disebutkan Purwo Cahyoko, pihaknya mengakui mengalami kesulitan untuk menangkap semuanya, sebab pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku tidak semuanya berada di satu tempat, namun tersebar di beberapa tempat. Hal itu karena bagian pekerjaan mereka memang yang berbeda. Misalkan bagian penebang kayu, penarik kayu dan bagian-bagian yang lain. Kendati ada beberapa orang yang berhasil meloloskan diri dan lari ke dalam hutan pada saat penangkapan dilakukan, namun penanggung jawab dari kegiatan ilegal tersebut yakni BK berhasil ditangkap. “BK ini merupakan pemain lama, karena yang bersangkutan baru saja selesai menjalani tahanan selama dua tahun dengan kasus yang sama,” kata Purwo Cahyoko. Ditanya apakah BK merupakan pemilik modal, Kapolres lebih lanjut menyebutkan, hasil pemeriksaan BK mengaku kalau dirinya bukanlah pemilik modal, namun Hj At yang saat ini berada di Tawau. Masih dikatakan Purwo Cahyoko, kayu yang berasal dari hutan Indonesia rencananya akan dibawa ke Tawau. Hal itu berdasarkan keterangan dari ABK yang mana setiap pemberangkatan membawa sekitar 60 meter kubik.(ogy)

Tanpa Izin Menteri Kehutanan Hutan Disulap Jadi Kebun Kelapa Sawit

Nunukan-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim), telah mengubah status dan fungsi Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK) dan memberikan hak pengelolaannya kepada sedikitnya empat perusahaan perkebunan sawit, tanpa izin Menteri Kehutanan (Menhut).

Seharusnya status dan fungsi hutan tidak boleh dijadikan perkebunan tanpa izin Menhut. Sebagian besar dari kawasan hutan seluas 70.413 hektare di sepanjangperbatasan Kaltim - Sabah, Malaysia, itu masih atusan ribu batang kayu ditebang, diperdagangkan, dan diubah menjadi perkebunan. Termasuk kayu hutan tanaman industri milik PT Adindo Hutani Lestari (AHL) yang ditebang dan dibakar tanpa sepengetahuan PT AHL. Melalui Menhut, PT AHL telah berkali-kali protes terhadap sedikitnya empat perusahaan perkebunan yang merambah areal HPH-nya.

Perusahaan itu adalah PT Nunukan Jaya Lestari (NJL), PT Sebakis Inti Lestari (SIL), PT Sebuku Inti Plantation (SIP) dan PT Pohon Emas Lestari (PEL) yang juga anak perusahaan PT NJL. Pemkab Nunukan telah melakukan rekayasa antara lain melampirkan persetujuan DPRD Nunukan. Tetapi hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD belum pernah menerbitkan surat dukungan untuk mengubah status hutan KBK menjadi KBNK.


Surat Dukungan
Ketua DPRD Nunukan, Ngatijan SP yang dihubungi SH, menjelaskan pihaknya belumpernah menerbitkan surat dukungan kepada Bupati Nunukan, Abdul Hafid Achmad. Wakil Ketua DPRD Nunukan, Abdul Wahab Kiak juga mengaku heran atas surat Bupati Nunukan kepada Menhut yang mencantumkan surat dukungan DPRD kepada Menhut Nomor 522.12/295/DKB-1/IX/2005, tertanggal 15 September 2005. Padahal, surat permohonan dukungan itu baru disampaikan ke DPRD Nunukan 22 September 2005. "Kalau demikian, dukungan yang jadi lampiran permohonan perubahan status itu, dukungan siapa, " tanya Wahab Kiak.
Seperti diketahui, perubahan status yang diizinkan secara sepihak oleh Bupati Nunukan itu, masih tumpang tindih dengan areal PT AHL. Misalnya, PT NJL yang memperoleh izin Bupati seluas 17.413 hektare, ternyata tumpang tindih 2.500 hektare dengan milik PT AHL. Karena NJL membuka lahan sampai 10.000 hektare dari areal yang tidak dibebani hak 13.913 hektare, dan KBNK hanya 1.000 hektare. Bahkan, telah menempatkan pabrik CPO berkapasitas 60 ton/jam.

Sedangkan PT SIL 20.000 hektare, tumpang tindih dengan PT AHL seluas 11.375 hektare; areal yang tidak dibebani hak mencapai 7.825 hektare, dengan KBNK hanya 800 hektare, dan realisasi perkebunan sekitar 2.000 hektare.

Demikian pula pada areal PT SIP 20.000 hektare, kawasan tumpang tindihnya 3.375 hektare. Kawasan yang tidak dibebani hak mencapai 9.750 hektare, dan kawasan KBNK 6.875 hektare, sementara lahan yang telah diubah menjadi perkebunan 1.000 hektare. Sedangkan PT PEL 3.000 hektare, tumpang tindih 2.500 hektare, dan lahan KBNK 10.000 hektare.

Sebagai kompensasi lahan hutan menjadi perkebunan, Bupati Nunukan Abdul Hafid menawarkan sebagian wilayah hulu Sungai Sembakung, Desa Sumentobol, dan Desa Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis; Daerah Aliran Sungai (DAS) Sembakung Hilir dan Sungai Linuang Kayan, Kecamatan Sembakung; dan DAS Sebuku Hilir perbatasan Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung.


Dua Kewarganegaraan
PT NJL dan PT PEL telah memperoleh kredit dari Bank BNI (Tbk) sebesar Rp 75 miliar tahun 2004. Sebagai jaminan kredit, PT NJL mempertanggungkan hak guna usaha atas tanah negara seluas 19.974 hektare di Desa Simenggaris yang dijadikan lahan perkebunan sawit.

Padahal, PT NJL dan PT PEL dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap yaitu Malaysia dan Indonesia. Selain memperoleh kredit dari Bank BNI (Tbk), perusahaan milik Datuk Haji Andi Yakin bin Mapaseng (nama di Malaysia) dan Muhammad Sampa (nama di Indonesia), perusahaan yang sama kini tengah mengusahakan kredit baru dengan jumlah cukup besar melalui Bank BNI (Tbk) atau Bank Mandiri.

Sumber SH mempertanyakan kemudahan perolehan kredit itu, karena Muhammad Sampai sebagai Direktur Utama PT NJL dan pemegang saham PT PEL, dan sejumlah pemegang saham lainnya termasuk Asmar, diragukan kewarganegaraan Indonesianya. Asmar adalah anak Muhammad Sampa. Muhammad Sampa di dalam akte notaris perusahaan PT PEL terdaftar sebagai salah seorang pemegang saham, lahir 29 November 1969, dengan alamat Nunukan, pemegang KTP nomor 13.2001/1514/13757/2001 yang berlaku hingga 29 November 2004.
Sedangkan di Malaysia diketahui bernama Datuk Andi Yakin bin Mapaseng, yang telah membangun ladang kelapa sawit milik negari Sabah dengan label Sawit Kinabalu Berhad. n
Copyright © Sinar Harapan 2003

Ketua Umum, Saya Sangat Yakin PDI Perjuangan Tidak Pernah Ditinggalkan Rakyatnya

Infokom-Media PDI Perjuangan - 35 tahun merupakan usia yang telah membuat PDI Perjuangan tumbuh menjadi Partai yang memiliki cukup pengalaman dan yang cukup matang sebagai Partai politik setelah mengalami masa-masa pasang surut. Namun demikian, PDI Perjuangan, hingga saat ini tidak pernah sedetik pun ditinggalkan massanya.

Demikian pandangan Ketua Umum Hj. Megawati Soekarnoputri mengenai perjalanan panjang PDI Perjuangan di usianya ke 35 yang diungkapkan dalam pidatonya saat perayaan HUT Partai ke 35 di lapangan Gasibo, Bandung, di tengah sekitar 45.000 warga Bandung dan sekitarnya.

"Sebagai Ketua Umum, saya sangat yakin PDI Perjuangan tidak pernah ditinggalkan rakyatnya. Pasang surut adalah wajar, ada pula yang ragu dengan PDI Perjuangan. Tapi itu merupakan bagian pendidikan politik rakyat untuk lebih cerdas mengamati perkembangan di negerinya," terang Ketua Umum.

Ketua Umum sendiri menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa mencuri start kampanye seperti yang ditudingkan beberapa pihak belakangan ini merujuk pada aktivitas Hj. Megawati turun langsung ke tengah-tengah rakyatnya di berbagai pelosok, termasuk di Kota Bandung pada Sabtu (15/3) kemarin. Untuk mendapatkan kemenangan, tidak ada cara lain kecuali kerja keras. Makanya saya datang ke sini, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Dan orang mengatakan saya mencuri start. Saya katakan saya tidak peduli. Karena saya mendatangi warga saya. Saya hanya ingin rakyat tidak dibodohi lagi," tegas Ketua Umum seraya menerangkan kegiatannya tersebut tidak terlepas dari pendidikan politik rakyat.

Pendidikan politik tersebut merupakan suatu yang perlu untuk dilakukan mengingat saat ini, melalui pemilu langsung dari tingkat pusat, provinsi hingga Kabupaten/Kota dilakukan secara langsung oleh rakyat. "Hak pilih itu diberikan 100% kepada rakyat seperti pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif. Artinya, setiap orang berhak menentukan pilihannya. Saya mengajak untuk berpikir lebih cerdas. Pengalaman sudah ada, jadi jangan kembali salah pilih. Banyak ibu-ibu yang mengeluh dengan faktor sekarang, karena sembako pada naik, kenapa tidak memilih saya. Makanya, banyak ibu-ibu yang nyesel tidak memlih saya. Hati-hati, limalima tahun," urai Ketua Umum.

Sebagaimana disampaikan Ketua Panitia HUT Syarif Bastaman dalam pidato pembukaannya melaporkan, perayaan HUT PDI Perjuangan oleh PDI Perjuangan Jawa Barat pada Sabtu (15/3) itu diisi dengan meriah dan penuh kekeluargaan. Selain diisi gerak jalan sehat diikuti dengan pembagian door prize berupa beberapa sepeda motor, kulkas, mesin cuci, televisi, mini compo, setrikaan dan magic jar. Perayaan HUT yang dibawakan oleh Deddy Gumelar "Miing" itu diisi dengan hiburan-hiburan dari Jelly Tobing band and friends, Eddo Kondologit, Andi 'Rif, serta beberapa artis lain. Bahkan Ketua DPC yang juga Walikota Bekasi terpilih Mochtar Muhammad serta Cagub Jawa Barat Agum Gumelar sempat juga menyumbangkan lagu.

Sebagai partai yang sudah mengalami pasang surut dalam perjalanan pernjuangannya, PDI Perjuangan akan terus berusaha untuk menjadi Partai yang berpihak dan memperjuangkan kepentingan "wong cilik", juga Partai yang tidak membedakan suku dan agama, "PDI Perjuangan bertekat untuk memperbaiki kondisi rakyat Indonesia," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Rudy Harsya Tanaya.

Dalam pidatonya, Rudy mengungkapkan perayaan HUT PDI Perjuangan di Jawa Barat ini terasa begitu istimewa, karena di awal tahun 2008 ini telah berhasil menyumbangkan dua kadernya sebagai Kepala Daerah di Bekasi dan Kabupaten Cirebon.

Pada perayaan HUT kali itu, Cagub/Cawagub Agum-Nu'man juga turut mengucapkan HUT ke-35 PDI Perjuangan, Agum mengatakan PDI Perjuangan harus menjadi partai yang mencintai dan dicintai oleh masyarakat, "Hari ini saya mengucapkan selamat HUT ke-35 PDI Perjuangan, ucap Agum. Dia juga mendoakan, semoga PDI Perjuangan sebagai Partai yang selalu mencintai dan dicintai.

Pada kesempatan tersebut Agum dan Nu'man juga mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah mengusung pasangan yang disingkat AMAN itu serta partai-partai pendukung lainnya. Dia juga mengungkapkan usungan dan dukungan tersebut merupakan perintah rakyat untuk tidak mengecewakan rakyat.

Selain dihadiri oleh Ketua Umum Hj. Megawati Soekarnoputri dan beberapa fungsionaris DPP PDI Perjuangan, seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Muhammad Wali Kota Bekasi, dan kader-kader PDI Perjuangan se-Jawa Barat menit mengambil keputusan, karena akibatnya

Mega Pemersatu Bangsa, Pembawa Kemakmuran

MEGAWATI Soekarnoputri diyakini akan mampu menjadikan masyarakatnya lebih makmur jika memimpin republik ini. Dengan wibawanya, putri tokoh pemersatu bangsa ini dinilai paling bisa mempersatukan semua elemen masyarakat.



Pengamat politik Yudi Latif mengatakan, dalam diri Mega mengalir darah Islam yang sangat kuat. Dari garis ibunya, Fatmawati putri tokoh Muhammadiyah Sumatra yang digabungkan dengan darah Soekarno yang keturunan Jawa dan Bali, akan bisa mempersatukan berbagai elemen. Soekarno juga pernah membentuk partai nasionalis dengan restu tokoh-tokoh Islam.

"Kalau kita bandingkan diantara ketua partai-partai lainnya, ada yang mengaku nasionalis religius, sosialis religius. Cuma satu-satunya partai yang menggabungkan tiga hal ini. Itulah Megawati dengan PDI Perjuangan-nya," jelas Yudi Latif, di sela bedah buku Mereka Bicara Mega yang diluncurkan di Hotel Sultan Jakarta , Jumat (12/12).

Sementara, pengamat politik Sukardi Rinakit mengungkapkan, Indonesia akan mampu membawa kemakmuran bagi rakyatnya jika dipimpin presiden dan wapres yang sama-sama memiliki popularitas leadership yang bagus. Pernyataan itu juga pernah disampaikan Sukardi saat Rakernas PDI Perjuangan di Makasar.

"Saya masih yakin bahwa negeri ini akan mampu menjadikan masyakatnya lebih makmur jika dipimpin dua figur yang memiliki kewibawaan besar," katanya.

Megawati Soekarnoputri memang pantas menjadi bahan pembicaraan. Bukan hanya karena dirinya Putri Presiden Pertama RI, Soekarno, tapi juga tentang sosok keibuannya yang kalem untuk memimpin negeri ini.
Semua tentang Mega benar-benar dibedah dalam buku Mereka Bicara Mega di Hotel Sultan Jakarta. Dalam buku yang dieditori Zainun Ahmadi dan Rahadi Zakaria itu gambaran Mega disajikan dari perspektif 38 tokoh politik dan masyarakat.

Tak tanggung tokoh yang membicarakan Mega dalam buku yang di-kata pengantar-i Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin itu. Politikus sekelas Akbar Tandjung, Amien Rais hingga Prabowo Subianto pun menyampaikan opininya tentang Mega. Begitu juga seniman budayawan seperti WS Rendra, Mohammad Sobari hingga rohaniawan Frans Magnis Suseno ikut bicara Mega.

Dalam acara launching, Sekjen DPP Pramono Anung mengatakan banyak masyarakat yang mengusulkan agar Megawati lebih banyak berbicara di kancah perpolitikan. Tak pelak jika di acara Kick Andi (MetroTV) durasi yang sudah ditetapkan produser televisi swasta itu molor dari 1,5 menjadi 3,5 jam.

"Ternyata kita semua kaget ketika Bu Mega hadir di Kick Andi yang seyogianya wawancaranya 1,5 jam malah menjadi 3,5 jam. Ada banyak hal yang selama ini tidak disampaikan ke publik," ujar Pramono.

Rencananya, rekaman Kick Andi itu akan disiarkan pada 19 Desember 2008 dan bulan Maret 2009. "Karena kesulitan untuk memotong, Pak Surya Paloh mengusulkan untuk diputar dua kali," tambahnya.

Tak heran jika para tokoh dalam buku itu, lanjut Pramono, ada yang menginginkan Megawati lebih banyak bicara sebagai tokoh nasionalis, yang mampu mempersatukan kebhinekaan.

"Ada beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Syafii Maarif, A Malik Fajar yang menginginkan Ibu tampil sebagai tokoh nasionalis tokoh yang mempersatukan kita, tokoh yang selalu mengusung kebhinekaan dan sebagainya," katanya.

Dalam buku itu, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung juga mengutarakan kedekatannya dengan Megawati sejak masih remaja. Saat itu dia yang satu sekolah dengan Mega di SMP Cikini, pernah mengantarkannya pulang dari kursus bahasa Inggris.

Yang menarik adalah saat Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Burzah Zarnubi menyampaikan pendapatnya dengan diawali guyonan. Begitu naik panggung, Burzah justru memanggil-manggil nama Megawati meski yang dicari duduk di kursi deretan depan.

"Mana bu Mega ini. Datang tidak? Oh...itu dia," katanya yang langsung disambut tawa hadirin.

Menurutnya, pada pemilu mendatang hanya ada dua capres yang berpengalaman, yakni Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun pamor SBY saat ini sudah meredup sementara PDI Perjuangan justru sibuk merapatkan barisan untuk memenangkan Megawati.

"Kalau Pak Sultan ya...boleh juga. Kalau bisa jadi presiden, tapi kalau tidak bisa ya wakili bu Mega saja," ujar Burzah.

Calon Presiden Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Rizal Ramli menganggap Indonesia membutuhkan presiden baru yang tidak mengikuti garis Mafia Barkley atau Neoliberalisme Amerika Serikat. Tak heran jika sampai sekarang negeri ini belum bisa memakmurkan rakyatnya.

"Jadi kami semua berdoa mudah-mudahan kalau Mbak Mega jadi presiden, bukan hanya sekadar mengalahkan SBY. SBY itu pasti akan kalah sebentar lagi," katanya.

Capres Partai RepublikaN Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, duet dengan Megawati masih melalui proses yang lama. Masih perlu menyamakan visi dan misi masing-masing. "Kalau saya nasionalis dan pluralis. Kalau dianggep cocok ya bisa bicara, kalau nggak cocok nggak akan bicara. Kan gitu!"

Saat didesak peluang menjadi wakil Mega, menurutnya perkembangannya belum mengarah ke situ. Meski demikian, menurutnya hal itu bisa terjadi. "Nanti kita liat perkembangan. Negosiasi aja belum kok," tambahnya

Tanggal 28, Bulan 8, PDI Perjuangan Resmikan Nomor Urut 28 Secara Serentak

Infokom-Media PDI Perjuangan – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Megawati Soekarnoputri, akan meresmikan dimulainya sosalisasi nomor 28 sebagai nomor urut PDI Perjuangan dalam pemilu 2009, hari Kamis (28/8) mendatang, yang dipusatkan di kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Propinsi Lampung, saat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersilaturahim dengan masyarakat Lampung dan mengkampanyekan pasangan calon Gubernur Lampung, Sjahroedin ZP dan Joko Umar Said.

Demikian salah satu keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, di Sekretariat DPP, Jl. Lenteng Agung No. 99, Jakarta Selatan, Selasa siang kemarin (12/8). Dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut juga memutuskan bahwa peresmian nomor urut PDI Perjuangan dalam perhelatan demokrasi tahun depat tersebut akan dilakukan secara serentak di seluruh kantor Sekretariat DPD PDI Perjuangan se Indonesia.

Terkait pelaksanaan sosialisasi nomor urut tersebut, DPP PDI Perjuangan juga akan melakukan hal yang sama di Sekretariat DPP, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan DPD DKI.

Acara sosialisasi nomor urut di DPP PDI Perjuangan tersebut akan dilanjutkan malam harinya dengan menggelar wayang kulit, dengan dalang ki Manteb Sudarsono.

"PDI Perjuangan memilih tanggal 28 Agustus (28/8) sebagai tanggal peresmian program sosialisasi nomor urut tersebut dengan menyesuaikan dengan dengan nomor urut PDI Perjuangan dalam pemilu 2009, yaitu nomor 28," jelas Ketua DPP bidang Infokom, Daryatmo Mardiyanto