Kapolri: Jangan Ganggu Pemilu
Oleh
Bachtiar

Jakarta – Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengharapkan pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan berlangsung dalam waktu dekat berjalan lancar, tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam sambutannya, saat apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, yang dihadiri instansi terkait, sepert TNI, Tramtib, Panwaslu, hingga Dinas Perhubungan Jakarta, Rabu (11/3) pagi. Apel diikuti 2.180 orang, terdiri dari Polri 2.150 personel, TNI 380 personel, dan Linmas 500 personel. Acara tersebut dihadiri Wagub Prijanto dan Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono. Kapolri mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menekan gangguan kamtibmas yang mungkin mengakibatkan kekhawatiran saat pemilu berlangsung, di antaranya dengan menggelar beberapa operasi, seperti Operasi Mantap Brata serta pelatihan gabungan penanggulangan aksi terorisme. Saat disinggung mengenai kendala yang mungkin akan ditemui saat pemilu berlangsung, Kapolri meyakinkan bahwa dinamika perjalanan sejauh ini tidak ada masalah. Semuanya dalam koridor ketika kesepakatan-kesepakatan sudah dilakukan aparat keamanan dan partai peserta pemilu. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan di Hotel Aryaduta beberapa waktu lalu antara Panwaslu, KPU, Bawaslu dan Polri, sudah ditemukan kesepakatan penanganan kasus-kasus tindak pemilu dalam artian, tidak ada lagi masalah yang mengganjal untuk proses penyidikan karena sempitnya waktu, yaitu hanya 14 hari dan harus diputus dalam 51 hari. “Kami mengharapkan, sesuai UU No 10 Tahun 2008, lima hari sebelum pengumuman hasil pemilu secara nasional, sudah tidak ada lagi tindak pidana pemilu yang belum selesai,” katanya. Lebih jauh Kapolri menekankan, peran KPU selaku penyelenggara pemilu dan Bawaslu harus mendapat dukungan dari semua pihak agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ancaman
Terkait ancaman yang dikhawatirkan terjadi saat pemilu berlangsung, data di Mabes Polri menyebutkan, terdapat 80.000 TPS yang masuk dalam kategori rawan 1 dan 2 dari 528.217 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Tiga provinsi menjadi perhatian utama terkait kemungkinan terjadinya konflik, yaitu Papua, Aceh, dan Maluku. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas, Polri telah menyiagakan 246.034 personel atau dua pertiga dari keseluruhan yaitu 371.614 anggota. Sementara itu, Linmas yang diperbantukan berjumlah 1.223.273 anggota. Khusus untuk wilayah Polda Metro Jaya, dari 38.712 TPS, 889 di antaranya dinyatakan rawan 1, yaitu termasuk dalam kategori gangguan kamtibmas sedang. Sementara itu, yang termasuk dalam rawan 2 atau tingkat gangguan kamtibmas tinggi karena masyarakatnya cenderung tidak koperatif dan tidak percaya kebijakan pemerintah serta berupaya menggagalkan pemilu, berjumlah 679 TPS. Setelah memberikan amanat kepada para peserta apel, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono mengecek peralatan pasukan pengaman. Apel kemudian ditutup dengan doa. Ada kejadian menarik ketika Kapolri menyampaikan pidatonya. Tiba-tiba saja ada seorang anggota polisi dari Kesatuan Korps Musik jatuh pingsan. Hanya dalam hitungan detik, empat anggota Brimob langsung menggotong pria bertubuh penuh keringat dan mengenakan seragam kebesaran Polri itu. Pria yang jatuh pingsan akibat kepanasan itu langsung digotong ke tenda di sebelah tempat tamu-tamu parpol. Beberapa menit kemudian, anggota polisi itu siuman setelah diberi minuman dan obat.

200.000 TPS Rawan
Sebelumnya, Kapolri menyatakan, sekitar 200.000 TPS pada Pemilu 2009 rawan gangguan keamanan. "Dari 537.000 TPS yang ada, 300.000 TPS lebih dinyatakan aman, sedangkan sisanya rawan 1 dan rawan 2," katanya di sela-sela acara silaturahmi dengan pimpinan media massa di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa. Ia mengatakan, baik terhadap TPS yang dinyatakan aman maupun rawan, Polri telah menetapkan pola pengamanannya. Bagi TPS yang aman, pola pengamanannya adalah 2:10:4, artinya dua polisi dibantu 10 anggota Linmas untuk mengamankan 4 TPS. Sementara itu, untuk TPS rawan satu, pola pengamanan adalah dua polisi dibantu 8 Linmas untuk pengamanan dua TPS. Untuk TPS rawan 2, pola pengamanannya adalah satu TPS diamankan dua polisi. Kapolri mengatakan, setiap daerah memiliki TPS yang dinyatakan aman dan rawan kecuali Aceh yang semua TPS-nya dinyatakan rawan 1 dan rawan 2. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Pol Saleh Saaf mengatakan, kriteria TPS rawan tidak hanya dilihat dari segi gangguan kriminalitas saja tapi juga faktor lain. "Misalnya, antara TPS tempatnya berjauhan sehingga butuh lebih banyak polisi untuk mengamankan. Atau ada TPS di pulau terpencil dan ombak laut besar sehingga butuh lebih banyak polisi untuk pengamanannya," katanya. Bahkan, TPS yang berada di wilayah yang sebelumnya terjadi bentrokan antardesa juga dinyatakan rawan.(ant)

Kalla Merapat ke PDIP, Undang Megawati Bertemu di DPP Golkar

Kalla Merapat ke PDIP,
Undang Megawati Bertemu di DPP Golkar

Nunukan Team Jakarta - Upaya Golkar untuk menceraikan M. Jusuf Kalla (Kalla) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus berlangsung. Meski di kubu Jusuf Kalla ada kelompok yang terus berupaya mempertahankan duet presiden-wakil presiden itu, nyatanya internal Golkar dan orang-orang di sekitar Kalla terus melakukan langkah penggiringan agar Kalla hengkang dari SBY. Kemarin (6/3), misalnya, Kalla terang-terangan mengakui bahwa dirinya sebagai ketua umum DPP Golkar mengundang Ketua Umum DPP PDIP Megawati untuk berkunjung ke Slipi (Kantor DPP Golkar). Padahal, sebelumnya kontak antarparpol banteng dan beringin itu hanya dilakukan dewan penasihat DPP masing-masing. ''Kali ini kita undang (Megawati, Red),'' tegas Kalla. Meski demikian, Kalla menolak menjelaskan agenda pertemuan tersebut. Dia tak bersedia menjawab ketika wartawan bertanya apakah pertemuan itu membahas rencana koalisi pada pemilu presiden. ''Tadi kan janji tidak tanya yang sulit-sulit, ''elaknya. Sumber Jawa Pos yang dekat dengan Jusuf Kalla mengakui bahwa pertemuan tersebut memang inisiatif Golkar. Namun, pertemuan itu terancam dibatalkan bila Megawati tidak bersedia datang ke Slipi. Selain dengan PDIP, kata sumber Jawa Pos, komunikasi politik dilakukan dengan PPP. Hari ini (7/3) Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan 30 pengurus teras DPP PPP akan bertandang ke DPP Partai Golkar. ''Tetapi, minus Bachtiar Chamsyah,'' lanjutnya. Berbeda dengan Suryadharma Ali yang aktif melakukan komunikasi politik dengan sejumlah calon presiden, Bachtiar Chamsyah sejak awal menyatakan bahwa PPP akan mendukung SBY kembali menjadi presiden. Sebelumnya, Suryadharma juga bertandang ke kediaman resmi Jusuf Kalla untuk membahas koalisi antara Golkar dan PPP. ''Ibarat listrik, PPP, dan Golkar itu sudah nyambung setrumnya, jadi gampang kalau kedua partai akan berkoalisi," ujar Suryadharma ketika itu. (noe/mk)

PDI Perjuangan tetap Optimis Menangkan Pilleg dan Pilpres

Infokom-Media PDI Perjuangan: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tetap optimis akan mengulang sukses Pemilu 1999 lalu dengan memenangkan Pemilu Legislatif 2009 sekaligus mengantarkan Ketua Umum Partai, Hj Megawati Soekarnoputri, sebagai Presiden RI dalam Pilpres tahun ini. Optimisme tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Alexander Litaay, saat di Ambon, Maluku, minggu lalu. Dijelaskan oleh anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, mendapatkan 135 kursi di DPR RI seperti yang pernah terjadi pada Pemilu 1999 lalu tersebut merupakan target PDI Perjuangan dalam Pemilu tahun ini, dan seluruh struktur telah dan tetap bekerja keras untuk itu. Menurutnya, kerja keras seluruh kader itu pula yang kemudian berbuah kesediaan ibu Hj Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan sebagai Presiden dalam Pilpres tahun ini. Sehingga, menurut Alex Litaay, dengan memenangkan Pemilu Legislatif, maka PDI Perjuangan akan akan mampu mengamankan pemimpin negara yang diusung partai.

Jangan Obral Program Fisik

Jangan Obral Program Fisik
Sekkab: Sesuaikan dengan Kemampuan Anggaran daerah

NUNUKAN - Sekretaris Kabupaten Nunukan Drs Zainuddin HZ, berharap kepada para camat yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan, dalam mengajukan program kerjanya untuk tidak hanya pembangunan fisik saja.
Dikatakan pembangunan fisik tetap harus dilakukan, namun demikian program ekonomi, sosial budaya, dan imtaq jangan sampai diabaikan.
Harapan itu disampaikan pada acara Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihadiri para camat se-Kabupaten Nunukan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Bupati Nunukan lantai V, pagi kemarin.
Sekkab menilai, selama ini, ada kesan para camat dalam mengajukan program kerja cenderung program pembangunan fisik. Akibatnya anggaran yang yang diusulkan menjadi sangat besar, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.
“Program-program fisik yang direncanakan, itu juga harus benar-benar mengacu pada skala prioritas,” terang Sekkab dalam sambutannya.
Pertemuan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Nunukan bertujuan untuk mensinergikan antara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dengan para kepala SKPD selaku para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dalam 2009 ini.
Sinergi ini dinilai sangat penting karena menurut Sekkab merupakan format baru, dimana pola ini akan lebih memudahkan para kepala SKPD dalam memberikan penjelasan jika ada pertanyaan dari legislatif terhadap program yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan. Sebab sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari para camat hasil musrenbang kecamatan.
“Pertemuan ini tujuannya agar ada sinergi antara camat dengan para SKPD sebelum dilaksanakannya Musrenbang tingkat Kabupaten,” terang Sekkab lagi.
Kegiatan ini menurut Sekkab sudah selaras dengan perencanaan pembangunan yang menganut sistem buttom-up, artinya perencanaan bersifat dari bawah ke atas, misalnya usulan dari desa/lurah-camat-bupati.
Sementara rencana pembangunan yang ada meliputi rencana pembangunan nasional yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan waktu 25 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang waktunya selama 5 tahun.
Dalam rangka mewujudkan RPJMD, setiap SKPD harus mengacu pada rencana strategi daerah yang disesuaikan visi misi pembangunan Kabupaten Nunukan.
“Apabila pembangunan tidak mengacu pada visi misi pembangunan daerah, maka RPJMD tidak dapat diukur dan rencana sangat sulit dilaksanakan,” tambahnya.(ogy)

Polisi Bongkar Praktik Illegal Logging

Polisi Bongkar Praktik Illegal Logging
Pelaku Warga Tarakan, Cukongnya dari Tawau

Nunukan Team - Polres Nunukan membuktikan komitmen untuk tidak memberikan ruang terhadap para pelaku illegal logging di daerah. Bukti komitmen sebagaimana yang diperintahkan Kapolri untuk menindak tegas para pelaku ilegal logging yakni, jajaran Polres Nunukan berhasil menangkap delapan pelaku kegiatan terlarang itu. Para pelaku ini, melakukan operasinya secara ilegal di daerah Linuang Kayam, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, dengan cara membangun tempat penggergajian kayu olahan. Di tempat ini, sebelum tertangkap oleh aparat keamanan dari Polres Nunukan, para pelaku telah melaksanakan perusakan hutan sejak beberapa bulan yang lalu. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan para pelaku yang tertangkap. Kapolres Nunukan AKPB Drs Purwo Cahyoko usai melakukan peninjauan langsung ke TKP menjelaskan, barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus ini, diantaranya kayu gelondongan sebanyak 127 batang, 104 batang kayu bantalan dan puluhan kubik kayu olahan. Menurutnya, kegiatan para pelaku ini bisa terungkap, berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan ke polres Nunukan. Informasi dari masyarakat diterima polisi Selasa (24/2) lalu. Setelah mendapatkan informasi, jajaran polres Nunukan membentuk tim untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Dua hari kemudian (26/2), tim yang telah terbentuk langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan. Dan ternyata informasi dari masyarakat itu benar. Dikatakan Kapolres, pada saat dilakukan operasi, yang pertama ditemukan adalah kapal yang sedang memuat kayu olahan. Berdasarkan informasi dari anak buah kapal (ABK), kemudian dikembangkan dan akhirnya ditemukan sawmill yang jaraknya sekitar 1,5 kilo dari tempat kapal memuat kayu. Pihaknya pun langsung menuju TKP yang berikutnya dan menemukan Sawmill beroperasi secara illegal itu sedang melakukan kegiatannya dan berhasil menahan beberapa orang. “Total yang kita amankan ada 8 orang, 5 orang adalah ABK sedangkan 3 lainnya ditangkap di Sawmill,” terang Kapolres. Sebenarnya total orang yang bekerja di tempat itu ada 21 orang, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan kepada para pelaku. Disebutkan Purwo Cahyoko, pihaknya mengakui mengalami kesulitan untuk menangkap semuanya, sebab pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku tidak semuanya berada di satu tempat, namun tersebar di beberapa tempat. Hal itu karena bagian pekerjaan mereka memang yang berbeda. Misalkan bagian penebang kayu, penarik kayu dan bagian-bagian yang lain. Kendati ada beberapa orang yang berhasil meloloskan diri dan lari ke dalam hutan pada saat penangkapan dilakukan, namun penanggung jawab dari kegiatan ilegal tersebut yakni BK berhasil ditangkap. “BK ini merupakan pemain lama, karena yang bersangkutan baru saja selesai menjalani tahanan selama dua tahun dengan kasus yang sama,” kata Purwo Cahyoko. Ditanya apakah BK merupakan pemilik modal, Kapolres lebih lanjut menyebutkan, hasil pemeriksaan BK mengaku kalau dirinya bukanlah pemilik modal, namun Hj At yang saat ini berada di Tawau. Masih dikatakan Purwo Cahyoko, kayu yang berasal dari hutan Indonesia rencananya akan dibawa ke Tawau. Hal itu berdasarkan keterangan dari ABK yang mana setiap pemberangkatan membawa sekitar 60 meter kubik.(ogy)